Unggulan

Perkembangan Politik dan Militer Masa Demokrasi Terpimpin Hingga transisi ke masa Orde Baru

 

        Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekamo. Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas dibatasi. Karena kekuasaan presiden yang muda tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dan tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralitas atau pemusatan kekuasaan ditangan presiden yang mana Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus dengan menjadi Presiden dan Perdana Menteri. Berikut merupakan pelaksanaan atau hal-hal yang dilaksanakan pada saat demokrasi tepimpin.

  • Pembentukan MPRS
  • Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR
  • Pembentukan dewan pertimbangan agung sementara
Pembentukan-pembentukan ini didasari oleh keinginan langsung Soekarno dan dianggap penyimpangan. Seperti Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR, namun pada kenyataanya MPRS tunduk kepada presiden. Lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Karena bukan hasil pemilihan umum, semua anggota DPR GR ditentukan oleh presiden Peratutan maupun tata tertib DPR GR ditentukan oleh presiden. Akibatnya DPR GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah.
            Dalam hubungan politik luar negeri terlihat bahwa Indonesia waktu itu lebih condong ke blok timur. Hal ini bisa dirangkum sebagai berikut.

Hubungan Indonesia dengan Rusia

          Secara resmi, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia ditandai pertama kali dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Uni-Soviet, A.Y. Vysshinky, untuk menyampaikan keputusan pengakuan Uni-Soviet kepada kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka dan mendapat pengakuan kedaulatan dari ratu Belanda, menilai tinggi pengakuan tersebut. Hubungan diplomatik diresmikan dengan pertukaran kedutaan yang diresmikan pada bulan Mei tahun 1950. Indonesia juga mendapatkan bantuan dari Uni-Soviet untuk menjadi anggota PBB sesuai dengan kesepakatan. 
              Indonesia ingin memodernisasi militernya pada akhir 1950-an. Saat itu, angkatan bersenjata Indonesia hanya memiliki sisa senjata yang tersisa dari Perang Dunia II, dan senjatanya tidak memenuhi persyaratan untuk melindungi ribuan pulau di seluruh Indonesia.Indonesia menerima banyak peralatan militer dari Uni Soviet, seperti tank, kapal perang, dan pesawat tempur. Tentu saja, tidak ada yang gratis. Pemberian tersebut merupakan bagian dari kredit sebesar satu miliar dolar AS; namun, pada pertengahan 1990-an, Indonesia telah membayar lunas semua pinjaman tersebut. Ini menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan kekuatan militer laut dan udara terkuat di dunia. Efeknya sangat besar sehingga Presiden John F. Kennedy memaksa Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Papua dan menyatakan dalam forum PBB bahwa peralihan kekuasaan di Papua (Irian Barat), dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang bisa diterima.
              Hubungan mesra RI-Uni Soviet (US) membuat gerah AS. Kedua adidaya ini tengah bersaing untuk memengaruhi dunia. Cindy Adams dalam buku 'Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat' memuat penuturan Bung Karno tentang memburuknya hubungan RI-AS. "Kepergiannya ke Peking (Beijing) dan Moskow pada 1957, oleh AS dinilai sebagai langkah salah," tutur Bung Karno. "Itulah asalnya mereka mulai mencap seorang maha pencipta Tuhan sebagai seorang komunis yang pekat," tambahnya. Kala itu, Menlu AS John Foster Dulles dengan angkuh mengatakan pada Bung Karno, "Politik AS bersifat global. Aliran netral adalah tidak bermoral". Bung Karno lalu menjawab, "Sebagai sahabat yang bijaksana dan lebih tua, Amerika memberikan kami nasihat itu bisa. Akan tetapi jangan mencampuri persoalan kami."

Hubungan Indonesia dengan RRT

              Tahun 1950-an menjadi titik awal Indonesia membuka hubungan Indonesia dengan China. Pada tanggal 11 Januari 1950 Moh. Hatta sebagai wakil presiden sekaligus menteri luar negeri Indonesia menyampaikan nota kepada menteri luar negeri China. Di era orde lama, Bung Karno terang-terangan mendeklarasikan apa yang ia sebut sebagai Poros Jakarta-Beijing-Pyongyang. Di masa kepemimpinannya Bung Karno dikenal sangat dekat dengan pemimpin komunis RRT. Hal ini tentunya mengundang reaksi dari blok barat. Bagi Kennedy yang lebih muda dan berpikir moderat bahwa Indonesai merupakan wilayah strategis bagi usaha- usaha Amerika Serikat (AS) untuk membendung pengaruh komunis. 
            Sebaliknya ketika Lyndon Johnson menaiki kursi kepresidenan AS, terjadi kembali perubahan politik yang lebih anti Soekarno. Ini terlihat dari penahanan bantuan ekonomi dari semenjak masa Kennedy pada bulan Desember 1963. Kekuatan militer Indonesia di era Bung Karno adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Pada saat itu, bahkan kekuatan Belanda sudah tidak sebanding dengan Indonesia, dan Amerika sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia yang didukung besar-besaran oleh teknologi terbaru dari Uni Sovyet. Berkat kedekatan Indonesia dengan Sovyet, maka Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran berupa kekuatan armada laut dan udara militer termaju di dunia dengan nilai raksasa, US$ 2.5 milyar.
            Dalam bidang keamanan, China atau Tiongkok memberikan persenjataan kepada Indonesia pada saat Indonesia Konfrontasi degam Malaysia akbat Malaysia akan dijadikan negara federasi oleh Inggris, Cina memberikan bantuan dalam bidang keamanan berupa persenjataan militer. dari kerjasama ini Soekarno memiliki ide untuk membentuk angkatan kelima.

Konfrontasi Malaysia

          Kemerdekaan Malaya pada 31 Agustus 1957 awalnya disambut baik oleh Indonesia, negara tetangganya. Namun, konflik antara kedua negara berkembang karena rencana untuk membentuk Negara Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena rencana Inggris untuk menguasai Asia Tenggara. Sebagian besar orang menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai upaya neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia.Indonesia menentang pembentukan negara federasi Malaysia karena itu. Sehingga pada 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia berakhir. 21 September juga melihat pemerintah Indonesia menjalin hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah. Pada 25 September 1963, Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi mengganyang Malaysia. Presiden Soekarno menganggap Malaysia sebagai neokolonialisme dan proyek Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Pada akhir tahun 1963, pemerintah Indonesia mendukung perjuangan rakyat Kalimantan Utara melawan neokolonialisme Inggris.
            Dampak konflik ini bagi Indonesia adalah sebagai berikut.
  1. Terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga dekat seperti Malaysia, Singapura dan Australia, sehingga menghambat kelancaran hubungan ekonomi. 
  2. Negara-negara lain, terutama negara-negara Barat menjauhkan diri dari Indonesia. Akibatnya enggan mengadakan kerja sama untuk pembangunan dalam negeri Indonesia. Apalagi setelah Indonesia zaman Orde Lama itu menyatakan keluar dari PBB. 
  3. Pembangunan di dalam negeri mengalami kemacetan, karena perhatian pemerintah banyak dicurahkan ke politik konfrontasi. Konfrontasi ini berdampak terhadap kebijakkan-kebijakkan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah, yang mengabaikan kaidah-kaidah ekonomi. hal ini mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukkan, defisit anggaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan terjadinya inflasi yang tinggi. Selain itu bahan pokok juga mengalami kenaikkan terutama beras.

Pembebasan Irian Barat

            Dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961 kemhali masalah Irian Barat diperdebatkan. Sekretaris Jenderal PBB. U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan suatu usul penyelesaian masalah Irian kepada kedua belah pihat yang bersengketa. Pokok usul Bunker secara singkat adalab: "agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun". 
          Dalam rangka persiapan suatu kekuatan militer untuk merebut Irian, pemerintah Republik Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada mulanya diharapkan pembelian di negara- negara Barat terutama Amerika Serikat, tidak berhasil. Kemudian usaha pembelian senjata itu dialihkan ke negara negara blok komunis terutama Uni Sovyet. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut Tri Kamando Rakyat (Trikora).
         Berbagai jenis operasi terus dilakukan hingga puncaknya terjadi pada saat dilancarkannya Operasi Jaya Wijaya direncanakan untuk melaksanakan serangan terbuka merebut daerah Irian Barat. Akan tetapi, sebelum Operasi Jaya Wijaya ini dilaksanakan, datang perintah dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Tertinggi Pembebasan Irian Barat, untuk Komando menghentikan tembak-menembak pada tanggal 18 Agustus 1962.Operasi terakhir yang dilaksanakan adalah Operasi Wisnu Murti, yakni Operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada RI pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 tugas Komando Mandala telah selesai dan pada hari itu juga Komando Mandala dinyatakan secara resmi dibubarkan.

Gerakan 30 September 1965

         Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang teriadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Dari berbagai penelitian, setidaknya ada lima versi tentang pelaku G30S yaitu PKI, konflik internal Angkatan Darat Soekarno, Soeharto, dan unsur asing terutama CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat).
        Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) berisi perintah Soekamo kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum. Perintah kedua adalah meminta Soeharto untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, hasil karya dan ajarannya. Namun, Soeharto tidak melaksanakan perintah tersebut dan mengambil tindakan sendiri di luar perintah Presiden Soekamo. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto begitu menerima surat tersebut adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang ditandatanganinya pukul 04.00 Sabtu, 12 Maret 1966. Surat itu dibuat mengatasnamakan presiden dengan modal mandat Supersemar yang ditafsir Soeharto sendiri.
            Kekuatan anti-PKI mendorong Soeharto segera mengadakan Sidang MPRS untuk mengeluarkan ketetapan yang mengkukuhkan Supersemar. Pada 20 Juni - 6 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum. Pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara, ditolak MPRS. Pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tetang Supersemar, Presiden Soekarno sempat mengecam aksi Soeharto gunakan Supersemar diluar kewenangan yang dia berikan. Dalam pidatonya yang berjudul "Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah" (Jasmerah), 17 Agustus 1966, Soekarno menegaskan bahwa Supersemar bukanlah "transfer of sovereignity' dan bukan pula "transfer of authority". Sama sekali bukan pengalihan kekuasaan. Soeharto baru berkuasa penuh ketika dilantik sebagai penjabat presiden pada 12 Maret 1967. Indonesia memulai era Orde Baru.


Referensi.
Ribawati, E. (2023). Sejarah Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. Serang: Dedika Printing.

Komentar

Posting Komentar