Wilayah Republik Indonesia Serikat (Sumber: Wikipedia)
Pada awal masa kemerdekaan Indonesia pemerintah Indonesia masih mengalami berbagai macam ancaman dari Belanda dan beberapa negara asing. Secara politik, keadaan Indonesia di awal masa kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka dan tetap menjaga Indonesia dalam status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama sekutu dan NICA (
Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang dengan membonceng sekutu.
Perkembangan Kehidupan Politik
a. Terbentuknya negara Indonesia
Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno memimpin sidang PPKI untuk pertama kalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting yaitu mengesahkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia.
b. Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan Pemerintahan
1) Pembentukan Lembaga Kementerian (Departemen)
2) Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
3) Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
4) Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah
c. Pembentukan Provinsi
1) Sumatera
2) Jawa Barat
3) Jawa Timur
4) Jawa Tengah
5) Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
6) Maluku
7) Sulawesi
8) Kalimantan
d. Perubahan Fungsi KNIP
Pada persidangan KNIP di Jakarta 16 Oktober 1945, sebagian besar anggota mengusulkan perubahan fungsi KNIP dari hanya sebagai pembantu Presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Moh. Hatta sebagai wakil presiden dengan menerbitkan maklumat Presiden tanggal 16 Oktober 1945.
e. Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
Para pemimpin bangsa berjuang untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indonesia. Sutan Sjahrir kemudian mengajukan maklumat KNIP No. 5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin perdana menteri. Perdana menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu disetujui oleh Presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan.
f. Perpindahan Ibu Kota Negara
Karena keadaan Jakarta semakin kacau, maka pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946. Alasan pemilihan Yogyakarta dipilih didasarkan oleh alasan berikut.
- Terdapat Markas Besar Tentara
- Di Yogyakarta tidak dijumpai kekuatan sekutu
- Terdapat Laskar Hisbullah Sabillillah dan Laskar Mataram yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
- Yogyakarta mampu menjamin pelaksanaan perjuangan baik secara diplomasi maupun dengan bersenjata.
- Letak Yogyakarta dekat dengan Semarang dan Yogyakarta
Perkembangan Kehidupan Ekonomi
Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
Inflasi yang sangat tinggi terjadi dikarenakan terdapat beberapa mata uang yang beredar di masyarakat. Mata uang Jepang jumlahnya tak terkendali mencapai 1,6 Milyar (Agustus 1945) sedangkan uang yang beredar secara umum hanya mencapai 4 Milyar. Terlebih beredar juga mata uang cadangan yang dikeluarkan pasukan sekutu dari bank-bank yang dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang berjumlah 2,3 milyar. Keadaan diperburuk oleh kenyaataan bahwa RI belum bisa memiliki mata uangnya sendiri, sehingga pemerintah mau tidak mau tetap mengakui mata uang asing. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyatakan sementara waktu mengakui 3 mata uang yang berlaku yaitu:
- Mata uang De Javasche Bank
- Mata uang pemerintah Hindia Belanda
- Mata uang pendudukan Jepang
Adanya Blokade dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini mulai dilakukan mulai bulan November 1945.
Kekosongan Kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan seiring pajak dan bea masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian. Karena dukungan bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.
Upaya Pemerintah mengatasi Masalah Ekonomi
- Upaya bersifat Politis yaitu Diplomasi Beras ke India
Indonesia bersedia membantu India yang sedang krisis pangan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini karena adanya blokade sehingga hasil panen Indonesia yang sudah melimpah tidak bisa dijual ke luar negeri. Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Karena hal ini pula Indonesia mendapat dukungan aktif dari India
2. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri
Mengadakan hubungan dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsten Inc.). Dimana usaha tersebut dirintis dieh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerja sama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI) dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.
karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat, maka dialihkan ke Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut RI serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata, obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.
Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secara resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan. Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.
Ditulis oleh
Mohammad Jordan Feshilal Antarik (2288200041)
Komentar
Posting Komentar