Langsung ke konten utama

Unggulan

Perkembangan Politik dan Militer Masa Demokrasi Terpimpin Hingga transisi ke masa Orde Baru

            Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekamo. Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas dibatasi. Karena kekuasaan presiden yang muda tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dan tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralitas atau pemusatan kekuasaan ditangan presiden yang mana Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus dengan menjadi Presiden dan Perdana Menteri. Berikut merupakan pelaksanaan atau hal-hal yang dilaksanakan pada saat demokrasi tepimpin. Pembentukan MPRS Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR Pembentukan dewan pertimbangan agung sementara Pembentukan-pembentukan ini didasari oleh keinginan langsung Soekarno dan dianggap penyimpangan. Seperti Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pemerintahan Kabinet Natsir (1950-1951) - Demokrasi Parlementer

        Setelah bubarnya RIS pada 17 Agustus 1950, UUDS (Undang-Undang Sementara) mulai diberlakukan sebagai pengganti undang-undang konstitusi RIS. Berdasarkan UUDS, pemerintahan dengan bentuk parlementer yang dalam menjalankan kabinetnya di pemerintahan posisinya tergantung parlemen. Indonesia dibagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan serta kabinet bertanggung jawab kepada perdana menteri. Sistem politik pada masa liberal yang bebas mendorong lahirnya partai-partai politik. 

Biografi Natsir
Barisan.co

             Mohammad Natsir adalah putra keluarga sederhana, dilahirkan di daerah Minangkabau yang merupakan daerah yang mempunyai peranan besar dalam penyebaran cita-cita pembaharuan agama Islam. Natsir bersekolah di HIS Adabiyah Padang sampai saat ayahnya menjemput Natsir untuk bersekolah di HIS pemerintahan di Solok. Dari HIS Solok kemudian pindah lagi ke HIS pemerintahan di Padang. Natsir melanjutkan pendidikannya ke MULO Padang dengan beasiswa karena prestasinya di HIS. Di MULO Padang, Natsir mulai berkenalan dengan organisasi-organisasi pelajar dan kepemudaan. Pertama ia masuk ke Jong Sumatranen Bond kemudian ke Jong Islamieten Bond. 
            Pada tahun 1927 Natsir berkeinginan untuk mendalami islam di Bandung. Pada 1928 Natsir telah turut menerbitkan artikel dalam jurnal Persis yang bernama Pembela Islam. Kiprah Natsir dalam bidang pendidikan di Bandung dan sebagai sekretaris STI (Sekolah Tinggi Islam) di Jakarta yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. 

Pembentukan Kabinet Natsir

                Kabinet Natsir memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951 adalah kabinet koalisi yang berintikan partai Masyumi. Namun PNI tidak setuju dengan hal tersebut karena baginya semua partai memilik hak atas kedudukan dalam pemerintahan. Tuntutan dari PNI agar orang-orangnyalah yang menduduki jabatan sebagai menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pendidikan. Selain dari mendapat kecaman dari partai lain, Natsir juga mendapat kecaman dari partai sendiri yaitu Masyumi. Kecaman ini dikarenakan keputusan kongres Desember 1949 yang melarang ketua umum partai untuk menjadi menteri. Sebenarnya maksud dari isi kongres ini adalah adanya pengkonsolidasian partai, namun diubah oleh Dewan Partai di Bogor pada 3-6 Juni 1950. Supaya keputusan kongres ini tidak terlalu dilanggar maka Natsir dinonaktifkan dari ketua umum partai Masyumi digantikan oleh Jusuf Wibisono.

Keberhasilan yang Pernah dicapai Kabinet Natsir

  1. Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi Nasional;
  2. Indonesia masuk PBB;
  3. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala atau Masalah yang Dihadapi

  1. Pada penerapan Sumitro plan, pengusaha Nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunanaannya sehingga tidak mencapai sasaran;
  2. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu.
  3. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadinya pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti DI/TII, Gerakan Andi Azis, APRA, dan RMS.
  4. Seringnya mengeluarkan Undang-Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.

Penyebab Runtuhnya Kabinet Natsir

            Kabinet Natsir didemisionerkan sejak 21 Maret 1951 dan mengundurkan diri setelah DPR menerima mosi S. Hadikusumo tentang pencabutan PP nomor 39/1950 tentang pembekuan DPRD. Menteri Dalam Negeri, Assat, tidak menyetujui mosi tersebut dan kabinet sependapat dengan Assat, lalu kemudian mengundurkan diri. Kabinet Natsir mengundurkan diri karena tidak mau menerima mosi dari DPR, walaupun kabinet belum dijatuhi mosi tidak percaya oleh DPR, ini menjadi sifat-sifat kabinet pada masa UUDS 1950.
            Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang isinya menuntut agar pemerintah mencabut peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1950 oleh kabinet Hatta supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih demokratis karena pp tersebut menentukan pemilihannya secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapatkan dukungan dari parlemen.

Komentar

Posting Komentar