Langsung ke konten utama

Unggulan

Perkembangan Politik dan Militer Masa Demokrasi Terpimpin Hingga transisi ke masa Orde Baru

            Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekamo. Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar dan mutlak, sedangkan aktivitas dibatasi. Karena kekuasaan presiden yang muda tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dan tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralitas atau pemusatan kekuasaan ditangan presiden yang mana Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus dengan menjadi Presiden dan Perdana Menteri. Berikut merupakan pelaksanaan atau hal-hal yang dilaksanakan pada saat demokrasi tepimpin. Pembentukan MPRS Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR Pembentukan dewan pertimbangan agung sementara Pembentukan-pembentukan ini didasari oleh keinginan langsung Soekarno dan dianggap penyimpangan. Seperti Berdasarkan UUD 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)


                  Pasca demisionernya kabinet Ali Sastroamidjojo I kekosongan pemerintahan terjadi kembali selama 17 hari. Setelah proses hearing yang panjang, Burhanuddin Harahap dipilih oleh Hatta karena dianggap dapat diterima bagi banyak kalangan. Ia yang berusia 38 tahun saat itu berusaha mengikutsertakan PNI, namun usaha itu gagal. Kabinet ini disahkan dengan SK Wakil Presiden tanggal 11 Agustus 1955 karena saat itu Presiden Soekarno sedang berada di  Mekkah.
          Program kerja yang diusung kabinet ini juga tidak jauh berbeda dari kabinet sebelum-sebelumnya. Pemerintah yang sebelumnya kehilangan kewibawaannya dimata Angkatan Darat juga menjadi fokus Burhanuddin dan kabinetnya. Adapun salah satu tindakan yang diambil ialah penunjukkan Kepala Staf AD yang baru. Dalam hal mengembalikan kewibawaan kabinet ini telah berhasil, namun di masa selanjutnya kabinet Ali II kembali bermasalah. 
           Pemilihan umum pertama yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia akhirnya dapat terlaksana dengan baik. Karena luasnya wilayah Indonesia dan sulitnya perhubungan sampai ke pelosok-pelosok maka pengiriman barang-barang pemungutan suara mengalami kelambatan di beberapa tempatn Pengiriman barang-barang yang diperlukan untuk pemungutan suara ke daerah-daerah yang letaknya jauh dan pusat seperti Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, didahulukan dari daerah-daerah lain. Panitia harus menyediakan surat suara untuk 43.104.464 orang pemilih, untuk Jawa berjumlah 29.882.413 orang pemilih sedangkan 13.222.051 orang pemilih di Luar Jawa. Dalam pemilihan umum anggota DPR diikuti peserta sebanyak 118 peserta pemilu yang terdiri atas: partai politik 36, organisasi 34 dan perorangan 48. Sementara itu peserta pemilihan umum anggota Konstituante terdiri atas: partai politik 39, organisasi 23, perorangan sebanyak 29 mengelompokkan peserta pemilihan umum 1955 berdasarkan perolehan kursinya menjadi: Partai Besar, Partai Menengah, Kelompok kecil yang bercakupan Nasional, dan Kelompok kecil yang bercakupan Daerah. Dalam masalah ekonomi, dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk didalamnya menekan harga barang-barang, baik harga barang impor maupun harga beberapa macam barang-barang dalam negeri yang merupakan kebutuhan sehari-hari.
            Tanggal 3 Maret 1956, penyerahan mandat oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pun diterima Presiden Soekamo, dan Kabinet dinyatakan demisioner. Namun kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai bentuknya Kabinet baru. Walau dikatakan berhasil di dalam melaksanakan tugas khususnya, namun akhimya meletakkan jabatannya juga setelah Parlemen hasil pemilu dilantik. Kabinet ini kehilangan prestige-nya ketika usahanya mengontrol Angkatan Udara gagal, tidak adanya restu dari Presiden Soekamo, dan gagalnya menyelesaikan masalah-masalah hubungan Indonesia-Belanda. Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demisioner
                  


 

Komentar

Posting Komentar