Kabinet Sukiman (Sumber: Katadata.co.id)
Biografi Singkat Sukiman
Soekiman Wirjosandjojo lahir di Sewu, Solo tahun 1898, dari keluarga yang taat beragama. Setelah usianya mencukupi ia masuk ke ELS, kemudian melanjutkan ke STOVIA (Sekolah Dokter) di Jakarta. Pada usia 29 tahun ia lulus dari Universitas Amsterdam bagian kesehatan. Selama menuntut ilmu di negeri itu, ia mendalami masalah sosial, politik dan kebudayaan. Tahun 1926 ia pulang ke tanah air dan membuka praktek dokter du Yogyakarta. Seiring dengan itu, ia terjun dalam perjuangan dengan memasuki Partai Sarekat Islam (SI) pimpinan H.O.S Tjokroaminoto - H. Agus Salim dia menjabat bendahara selama enam tahun bersama H. Agus Salim.
Pada tahun 1930 timbul perselisihan sehingga Sukiman bersaa Surjaporanto keluar dan mendirikan Partai Islam Indonesia (Parii). Partai ini tidak berlangsung lama dan hanya bertahan 5 tahun. Usahanya tidak berhenti sampai disitu, ia kemudian mendirikan kembali Partai Islam Indonesia pada 1939 bersama Wiwoho. Partai ini banyak menerima anggota dari organisasi lain seperti Muhammadiyah. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia diangkat menjadi dewan pertimbangan Agung dan menjadi perdana menteri pada 27 April 1951-3 April 1952. Sukiman meninggal pada tahu 1974.
Awal Pemerintahan Kabinet Sukiman
Setelah kejatuhan kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Soekiman Wirjosandjojo dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi dan PNI. Kabinet ini dipimpin oleh Soekiman. Pada awal pemerintahannya mulai diberlakukan pelarangan pembentukan organisasi yang menyerupai negara atau alat negara. Pemerintah beralasan apabila organisasi tersebut berkembang akan menimbulkan kekacauan dimana-mana dan pemerintah menyebut pembentukan organisasi tersebut sebagai negara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia serta akan dianggap sebagai pemberontak. Soekiman juga berupaya untuk menyelesaikan dengan meninjau kembali UU nomor 22 tahun 1948.
Program kerja Kabinet Sukiman ini sebenarnya hanya melanjutkan dari program kerja Kabinet Natsir saja. Hanya saja pada Kabinet Sukiman terjadi perubahan sekala prioritas dalam pelaksanaan program. Adapun program-program Kabinet Soekiman sebagai berikut:
- Bidang keamanan, menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum
- Bidang Sosial dan Ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaruhi hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatakan bekas pejuang di lapangan usaha.
- Mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum.
- Bidang politik luar negeri, menjalankan politik luar negeri secara bebas-aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.
- Bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan.
Pencapaian dan Kendala pada masa Kabinet Sukiman
Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sebab melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.Kendala atau Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut: Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena Rl diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat programnya.
- Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
- Masalah Irian barat belum juga teratasi.
- Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi.
Jatuhnya Kabinet Sukiman
Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Sukiman jatuh tanggal 23 Februari 1952. Karena Mosi tidak percaya DPR mengenai program bantuan militer Amerika Serikat Mutual Secruity Act yang dianggap menyalahi politik luar negeri bebas - aktif Indonesia.
Belum semua dari program kerja Kabinet Sukiman terlaksana, telah terjadi mosi tidak percaya yang mengakibatkan kejatuhan kabinet Sukiman. Munculnya mosi tidak percaya disebabkan pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act (MSA) atau undang-undang kerja sama keamanan.
Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman Akhimya Kabinet Sukiman Jatuh dan mengembalikkan mandatnya kepada presiden. Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
Daftar Pustaka
Sejarah Indonesia Masa Awal kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin, Februari 2023, Eko Ribawati , Dedika Printing.
Sejarah Nasional Indonesia VI, 2008, Marwati Djoened Poesponegro:Nugroho, cetakan kedua, Balai Pustaka.
Ditulis oleh Mohammad Jordan Feshilal Antarik (2288200041)
Komentar
Posting Komentar